Kamis, 16 Juli 2015

"Caretaker" Jangan Sampai Offside

Agustus nanti tujuh kepala daerah termasuk Gubernur Kalimantan Selatan akan habis masa jabatan dan digantikan oleh Caretaker (pelaksana tugas) sementara. Pakar politik di banua mengkhawtirkan, Caretaker  ini bakal ditunggangi menjadi alat politik salah satu calon kepala daerah.

Padahal Caretaker yang merupakan perwujudan kepemimpinan birokrasi harus netral dan pengaruh dan tekanan politik. Banyaknya kepala daerah yang digantikan oleh Caretaker  ini dianggap berpotensi disalahgunakan, apalagi kontrol masyarakat juga minim. Peran Caretaker bisa "offside" karena dipolitisasi.

Pakar politik dan pemerintahan Kalimantan Selatan, Dr. Budi Suryadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) menegaskan,  caretaker harus tidak memihak dan menjadi alat politik secara struktural oleh salah satu calon kepala daerah. “Sebentar lagi Caretaker ini akan bertugas dan kita khawatirkan bisa disalahgunakan menjadi alat politik,” kata Dr. Budi Suryadi.

Ditambahkannya, para Caretaker dari birokrat tersebut tentu sudah mengetahui risiko yang dihadapi jika menyalahgunakan jabatan sebagai Caretaker untuk kepentingan politik memenangkan salah satu calon kepala daerah. “Tentu mereka sudah tau risikonya, namun itulah politik, semua bisa terjadi,” ujarnya.

Padahal, kata dia, seorang Caretaker harus memegang sumpah yang sudah diucapkannya saat ditunjuk menjadi Caretaker bahwa dia harus melayani dan memfasilitasi semua calon kepala daerah, tanpa memihak kepada salah satu calon saja. “Mereka sudah disumpah sebagai aparatur negara, tidak boleh melanggar sumpah,” tegas dia.